DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - 1 Penyelenggaraan Penataan Ruang
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
  3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha)
  4. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT)
  5. Fotokopi NPWP
  6. Proposal rencana proyek yang akan dibangun
  7. Surat keterangan anggota asosiasi (untuk perumahan)
  8. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait
  9. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik)
PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
  4. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkanke Back Office
  5. Back Office melakukan pemrosesan izin
  6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasubid Pelayanan dan Penetapan, Kepala Bidang Perizinan dan Sekretaris BPPT
  7. Kepala BPPT menandatangani SK izin (pengesahan)
  8. Pengarsipan
  9. Penyerahan izin kepada pemohon
BIAYA
Gratis
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
  6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi.
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan;
  2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  3. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT);
  4. Fotokopi NPWP;
  5. Proposal rencana proyek yang akan dibangun;
  6. Surat keterangan anggota asosiasi (untuk perumahan);
  7. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait;
  8. Pertimbangan teknis pertanahan;
  9. Peta Pertanahan;
  10. Fotokopi Izin Prinsip;
  11. Fotokopi surat persetujuan Presiden/Kepala BKPM bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal;
  12. Surat pernyataanmengenai luas tanah yang sudah dikuasai;
  13. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
  14. Gambar denah lokasi;
  15. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).
PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service;
  2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap diteruskan ke Front Office untuk registrasi dan pembuatan tanda terima berkas;
  4. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan melakukan verifikasi ulang, berkas yang diperlukan Tinjau Lapang (baru dan perubahan) diserahkan ke Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan. Berkas Daftar Ulang (DU) diberikan ke Back Office untuk pengolahan izin;
  5. Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan memerintahkan petugas untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis;
  6. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
  7. Pemohon melengkapi kekurangan berkas hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis;
  8. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan;
  9. Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan melakukan verifikasi berkas permohonan beserta kelengkapannya, untuk berkas yang lengkap dilakukan pemarafan BAP dan menyerahkan kepada Kabid Perizinan;
  10. Kabid Perizinan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan menandatangani BAP, kemudian memberikannya kepada Kasubbid Pelayanan dan Penetapan;
  11. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan memerintahkan petugas untuk membuat penetapan sebagai dasar penerbitan SKRD;
  12. Petugas menyampaikan kepada pemohon jumlah retribusi yang harus dibayarkan;
  13. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Loket Pembayaran (Payment Point);
  14. Back Office melakukan pemrosesan izin;
  15. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasubid Pelayanan dan Penetapan, Kepala Bidang Perizinan dan Sekretaris BPPT;
  16. Kepala BPPT menandatangani SK izin (pengesahan);
  17. Pengarsipan;
  18. Penyerahan izin kepada pemohon.
BIAYA
Gratis
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
  6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi
PERSYARATAN
  1. Mengisi blanko permohonan:
  2. Pernyataan Kesanggupan;
  3. Persetujuan Tetangga
  4. Persetujuan dari Pemilikan Tanah.
  5. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  6. Fotokopi NPWP;
  7. Fotokopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;
  8. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  10. Fotokopi  SK Menteri Hukum dan HAM  (untuk PT);
  11. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait;
  12. Fotokopi Izin Prinsip/ Izin Lokasi (bila perlu);
  13. Gambar denah lokasi;
  14. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik)
PROSEDUR
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service;
  2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap diteruskan ke Front Office untuk registrasi dan pembuatan tanda terima berkas;
  4. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan melakukan verifikasi ulang, kemudian diserahkan ke Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan;
  5. Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan memerintahkan petugas untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis;
  6. Tim Teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP;
  7. Pemohon melengkapi kekurangan berkas hasil temuan pemeriksaan Tim Teknis;
  8. Koordinator Tim Teknis melaporkan hasil tinjau lapang dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan;
  9. Kasubbid Evaluasi dan Penyuluhan melakukan verifikasi berkas permohonan beserta kelengkapannya, untuk berkas yang lengkap dilakukan pemarafan BAP dan menyerahkan kepada Kabid Perizinan;
  10. Kabid Perizinan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan menandatangani BAP, kemudian memberikannya kepada Kasubbid Pelayanan dan Penetapan;
  11. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan memerintahkan petugas untuk membuat penetapan sebagai dasar penerbitan SKRD;
  12. Petugas menyampaikan kepada pemohon jumlah retribusi yang harus dibayarkan;
  13. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Loket Pembayaran (Payment Point);
  14. Back Office melakukan pemrosesan izin;
BIAYA
Gratis
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Gangguan  (Hinderordonnantie) S. 1926-226;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
PERSYARATAN
PROSEDUR
BIAYA
Gratis
DASAR HUKUM
PERSYARATAN
PROSEDUR
BIAYA
Gratis