Webinar Kemendagri, Bupati Banyuwangi Paparkan Inovasi Penyaluran Bansos Covid-19

Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memaparkan sederet inovasi daerah dalam menangani pandemi covid-19. Salah satunya, inovasi daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Anas mengatakan, sejak awal Banyuwangi sangat serius dalam melakukan pendataan bansos. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk memastikan bansos dari pemerintah pusat hingga daerah tersalur secara merata dan tepat sasaran kepada warga yang terdampak pandemi covid-19.

“Bansos ini sangat dibutuhkan oleh mereka yang terdampak. Maka, kita  berupaya maksimal agar penyalurannya tepat sasaran,” kata Anas, Rabu (17/6/2020).

Hal tersebut disampaikan Bupati Anas saat menjadi narasumber dalam Webinar “Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial serta Koordinasi Penyaluran Bansos dalam Penanganan Covid-19” yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Webinar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Guru Besar IPDN yang juga menjabat staf khusus Mendagri Prof. Muchlis Hamdi, Deputi V Kantor Staf Presiden Dr. Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Pusdatin Kemensos  Dr. Said Mirza Pahlezi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arifin, serta Walikota Jambi Dr. Syarif Fasha. Webinar ini juga diikuti sejumlah lembaga pemerintah se-Indonesia.

Anas lalu mencontohkan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, telah di-input ke dalam sistem smart kampung. Semuanya direkam by name by address by NIK sehingga kemungkinan terjadi penerima ganda sangat kecil.

“Saya juga melakukan road show ke desa-desa. Saya minta para kepala desa untuk terus melakukan pemuktahiran data penyaluran bansos agar tidak ada warganya yang terselip,” terang Anas.

Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti Kantor camat, kantor desa, dan tempat-tempat ibadah lintas agama.

“Jadi warga bisa melihat sendiri, sudah tercover bansos apa belum. Kalau memang belum, mereka bisa melaporkan diri maupun tetangganya ke desa/kecamatan,” terangnya.

Di lapangan pun, lanjutnya, ternyata masih ditemukan warga miskin yang belum tercover skema bantuan apapun. Permasalahan ini banyak terjadi di daerah Indonesia lainnya.

"Untuk hal ini, kami memilih opsi tidak saling menyalahkan siapapun. Gantinya kami justru mencari solusi, yakni membuka pelaporan bansos online. Mereka yang belum tercover bansos bisa melaporkan dirinya lewat aplikasi Smart Kampung,” urainya.

“Kami pastikan, warag terdampak akan mendapatkan bantuan karena stok bantuan kami masih banyak. Baik hasil donasi ASN maupun swasta. Jadi tidak perlu khawatir,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapuslitbang Adwil Pemdes, Kependudukan BPP Kemendagri, Dr. Kurniasih, selaku moderator webinar mengapresiasi berbagai terobosan Banyuwangi dalam penanganan pandemi covid - 19 tersebut. Menurutnya, Banyuwangi tepat menjadikan smart kampung menjadi dasar penanganan covid-19 di daerah. Yakni basis pencegahan, penyaluran bansos, hingga pemulihan dampak ekonominya.

“Untuk merespons pandemi Covid-19, Banyuwangi telah sigap melakukan beragam upaya untuk meminimalisir dampaknya. Salah satunya, mengintegrasikan pendataan bansos dengan program smart kampung dengan basis NIK. Ini akan mendukung program satu data Indonesia dalam penanganan covid-19. Salah satunya, untuk memudahkan penyaluran bansos,” ujarnya. (*)