Tertarik Cara Banyuwangi Turunkan Kemiskinan, Wakil Walikota Lubuk Linggau-Sumsel Bawa Para Kepala Dinasnya

BANYUWANGI - Tertarik cara Kabupaten Banyuwangi menurunkan angka kemiskinannya, Wakil Walikota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, Sulaiman Kohar mengajak para kepala dinasnya ke Banyuwangi. 

Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menemui rombongan di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (23/10/2019).

"Kami banyak membaca tentang Banyuwangi dari berbagai media, baik media sosial maupun media cetak.  Berbagai inovasi  yang dibuat Banyuwangi membuat kami tergerak untuk mengetahui langsung. Terutama  cara Banyuwangi menurunkan angka kemiskinannya dari 20,9 persen menjadi 7,8 persen," beber Wawali Sulaiman. 

Sulaiman menyebut, menurunkan angka kemiskinan adalah pekerjaan rumah yang berat. "Di tempat kami angka kemiskinannya masih dua digit, yakni 13 persen. Karena itu saya bawa para kepala dinas kemari agar kami punya pemahaman yang sama," ujar Sulaiman.

Sulaiman membawa serta para kepala dinas, di antaranya Dinas Sosial, Pertanian, Koperasi, Kesehatan, Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan, Perikanan, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Saat diskusi berlangsung, bermunculanlah berbagai pertanyaan dari para peserta kunker. Mulai dari bagaimana  kiat Pemkab Banyuwangi dalam menyikapi masalah data agar valid. Apa  kiat Banyuwangi agar TKSK bisa menjalankan amanah dengan baik. Bagaimana cara menentukan penduduk itu layak dikategorikan miskin atau tidak. Hingga bagaimana membentuk satgas pencari penduduk miskin dan membuat satgas tersebut tetap eksis.

Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko mengatakan, Banyuwangi dengan luasan 5872 kilometer persegi memiliki jumlah penduduk sebanyak 1 juta 730 ribu penduduk. "Tingkat kemiskinan kami awalnya 20,9 persen. Kini sudah 7,8 persen. Meski demikian ini masih cukup tinggi kalau dilihat dari jumlah penduduk kami. Masih ada 125.500 penduduk miskin yang perlu kami entaskan. Dan Pemkab Banyuwangi terus gencar melakukan penurunan angka kemiskinan," tandas Yusuf.
Sementara itu ditambahkan oleh Ketua Pokja Pendataan dan Sistem Informasi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi, Sunarto, awalnya Banyuwangi mendapatkan data tentang kemiskinan sebesar 20 persen lebih secara makro dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Namun, dari data tersebut penduduk miskin tersebut belum terdata by name by address. 
"Akhirnya setelah melakukan MOU dengan TNP2K, kami kemudian berhasil memetakan mereka by name by address. Kemudian programnya kami arahkan ke kecamatan yang prosentase kemiskinannya tinggi. Kami petakan siapa nama penduduk miskinnya dan problemnya apa. Kini, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 125.500 penduduk, semua sudah terdata dan sesuai dengan titik koordinat tempat tinggal masing-masing," terang Sunarto. 

Upaya pendataan itu, jelas Sunarto, tak lepas dari kerja bareng TKPK yang bersinergi dengan banyak pihak, termasuk dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi dan Satgas Pemburu Kemiskinan. 
"Setiap kali Baznas mengeksekusi orang yang ada di data kami, maka saat itu pula data kami langsung berubah, sesuai dengan nama orang yang dibantu. Setelah dulu ada program bedah rumah, kini kami punya program rantang kasih yang kami kolaborasikan dengan Baznas. Program ini membantu para lansia yang sebatang kara untuk bisa mendapatkan makanan sehat yang bergizi setiap harinya," tutur  Sunarto.
Sedangkan untuk tugas Satgas Pemburu Kemiskinan yang ada di tiap desa, imbuh Sunarto, mereka wajib mengupdate data orang-orang miskin. Satgas pemburu kemiskinan ini dibayar melalui alokasi dana desa. Mereka selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan perencanaan. Dalam tugasnya, mereka harus bisa menerjemahkan kemiskinan sesuai 18 indikator kemiskinan. Data harus selesai dulu, kemudian barulah program disesuaikan dengan problemnya. 

Misal, terangnya,  kalau masalahnya di pendidikan, ya jangan dikasih raskin. "Seperti anak-anak miskin yang cerdas, kami beri kesempatan untuk kuliah hingga selesai lewat beasiswa Banyuwangi Cerdas. Setelah itu mereka diberi tugas untuk mengabdi di desa terpencil dengan digaji sebesar Rp 2 juta per bulan lewat program Banyuwangi Mengajar. Di sini kami bersinergi dengan Dinas Pendidikan. Ini pentingnya sinergitas semua program dan lintas sektor,"pungkasnya. (*)