Tandatangani Kesepakatan, Banyuwangi Komitmen Perangi Stunting

 

BANYUWANGI – Seluruh tenaga kesehatan dan kader PKK di Banyuwangi menyatakan komitmen untuk memerangi stunting. Bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua TP PKK Banyuwangi, mereka menandatangani piagam kesepakatan penanganan stunting di Banyuwangi, Kamis (25/7/2019).

Penandatanganan itu melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), kepala puskesmas se-Banyuwangi, dan para camat. Mereka bersepakat mendorong percepatan penanganan stunting di Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebutkan penanganan stunting menjadi program yang penting bagi Pemkab Banyuwangi. “Penanganan stunting penting bagi kami, dan ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Penanganannya yang masuk dalam program kesehatan ibu dan anak menjdi salah satu prioritas pembangunan yang masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab ini menyangkut investasi masa depan negara ini,” kata Anas.

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan seusianya. Penyebabnya adalah kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga anak lahir, dan ini terlihat ketika anak memasuki usia 2 tahun.

Anas berharap, penanganan stunting ini dilakukan kolaborasi banyak pihak. Mulai dari kecamatan, puskesmas, desa, bidang, hingga tokoh masyarakat turut dilibatkan.

“Kalau kita berkolaborasi, tentu penanganannya akan menjadi mudah. Oleh karena itu saya harapkan camat, kades, kepala sekolah, dan PKK juga dilibatkan. Sebab kesehatan ibu dan anak memang menjadi prioritas. Semoga target ke depan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr Juwana mengatakan Banyuwangi telah mengambil langkah lebih dahulu untuk mendorong percepatan penanganan stunting.  Meskipun, Banyuwangi bukan lokus stunting di Jawa Timur, yang standardnya telah ditetapkan adalah 28 persen.

“Walaupun begitu, kita tetap harus waspada. Sebab di 2030 kita akan mendapatkan puncak  bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif. Harapannya anak-anak yang berusia produktif pada saat itu adalah anak-anak yang sehat,” kata Juwana.

Juwana menyebutkan, kasus stunting biasanya ditemukan di daerah dataran tinggi. Di kawasan tersebut, biasanya konsumsi yodium, air yang tidak sehat, banyaknya zat-zat yang menghambat penyerapan gizi (blocking agent),  dan konsumsi ikan laut tergolong rendah. Di mana kekurangan zat-zat tersebut mengakibatkan stunting.

“Karena itu kita banyak fokus ke kawasan dataran tinggi. Salah satunya dengan menggerakkan  tukang sayur (wlijo) di daerah tersebut. Wlijo ini akan membantu distribusi ikan laut atau garam beryodium yang cukup bagi penduduk di kawasan yang rawan stunting,” kata Juwana.

Juwana lalu menjelaskan sejumlah upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan terkait stunting. Yakni, memastikan asupan nutrisi pada ibu hamil, saat bayi lahir dan disusui dan pemberian makanan tambahan hingga 1.000 hari pertama kehidupan bayi.

“Untuk program ini kami telah mengajak kader PKK, posyandu untuk rajin memantau perkembangan gizi dan nutrisi ibu hamil dan balita di daerahnya masing-masing. Bila ada kecenderungan stunting, segera laporkan ke puskesmas atau pihak kecamatan dan desa setempat untuk segera diatasi bersama,” pungkas Juwana. (*)