Bupati dan Walikota Terpilih Ikuti Kuliah Singkat di Harvard

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Bupati dan wali kota terpilih untuk berangkat "Harvard Kennedy School of Government", Universitas Harvard, Amerika Serikat,akan menjalani pendidikan singkat selama sekitar tiga minggu, di negeri Paman Sam tersebut. Para kepala daerah terpilih tersebut, Bupati Serdang Bedagai, Samosir, Agam, Bengkalis, Sukabumi, Solok Selatan, Gresik, Malang, Kutai Kartanegara, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Poso, Banyuwangi, dan Bupati Lampung Selatan. Sedangkan Wali Kota diwakili Walikota Kediri, Banjar Baru, Denpasar, dan Walikota Ternate.


Kepada sejumlah media, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menjelaskan,

19 kepala daerah ini terpilih menjalani pendidikan singkat di Harvard, karena prestasi mereka selama menjalani orientasi kepemimpinan yang dilaksanakan Badan Diklat Kemdagri beberapa waktu lalu."Dalam orientasi di Kemdagri para pimpinan dinilai yang paling baik alumninya. Berkat itu, mereka mendapat kesempatan untuk menambah pengalaman, pemahaman, dan wawasan di Harvard," katanya.

Pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah dan kepala Bappeda di Harvard ini diperoleh atas kerja sama antara Rajawali Foundation dengan Harvard Kennedy School of Government, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Reydonnyzar, biaya pendidikan dan akomodasi selama pendidikan tersebut ditanggung oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School of Government. Sedangkan uang saku bagi kepala daerah dibebankan pada APBD masing masing daerah.


Selama mengikuti pendidikan di USA, terang dia, bupati dan wali kota akan didampingi kepala Bappeda masing-masing."Dengan demikian ada 38 orang yang akan diberangkatkan ke Amerika Serikat. Sementara dari Kementerian Dalam Negeri ada dua orang yang akan mendampingi mereka, kata Reydonnyzar.(humas)


Pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah dan kepala Bappeda di Harvard ini diperoleh atas kerja sama antara Rajawali Foundation dengan Harvard Kennedy School of Government, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Reydonnyzar, biaya pendidikan dan akomodasi selama pendidikan tersebut ditanggung oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School of Government. Sedangkan uang saku bagi kepala daerah dibebankan pada APBD masing masing daerah.