SAKIP Banyuwangi Jadi Acuan Kabupaten Gunung Mas, Kalteng dan Blora, Jateng

BANYUWANGI – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi yang dinobatkan sebagai penyandang predikat terbaik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), masih terus mengundang kehadiran banyak kabupaten yang ingin belajar. Jumat (19/5) pagi, rombongan  Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah secara bersamaan menimba ilmu tentang SAKIP.

SAKIP merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja ‘output’ program pembangunan, kinerja ‘outcome’ program, dan kinerja sasaran.

Tidak tanggung-tanggung, Provinsi Kalimantan Tengah membawa serta beberapa Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten Sekda. Di antaranya Sekda Gunung Mas dan Sekda Seruyan, serta para Asisten Sekda Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Lamandau.  Total jumlahnya sebanyak 25 orang.

Sementara rombongan Kabupaten Blora yang dipimpin Sekda Blora membawa 36 orang yang terdiri atas perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Rombongan diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi.

Juru bicara Provinsi Kalteng, Kamiar mengatakan ditasbihkannya SAKIP Banyuwangi sebagai yang terbaik membuat pihaknya penasaran. “Kok bisa Banyuwangi dengan mudah mendapatkan predikat A plus atas SAKIP-nya. Padahal kami harus bersusah payah. Dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalteng, baru Kabupaten Kapuas saja yang meraih predikat baik. Sedangkan sisanya masih C plus. Itulah yang membuat kami memutuskan untuk datang kemari,” kata pria yang juga merupakan Sekda Kabupaten Gunung Mas ini. Ungkapan hati Kamiar juga ditanggapi sama oleh rombongan Kabupaten Blora yang mempunyai maksud serupa terkait SAKIP.

Saat menyambut rombongan tersebut, Plt  Kadisbudpar MY Bramuda didhapuk untuk memaparkan secara rinci kunci keberhasilan Banyuwangi dalam meraih predikat memuaskan tersebut. “Kuncinya  adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan. Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh SKPD,” ujarnya.

Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi, lanjut Bramuda, selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bahkan Tim SAKIP intens berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

Selain itu, kata Bramuda, program atau kegiatan SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD dengan tujuan mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. “Yang terakhir, membangun sistem aplikasi SAKIP, mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai,” ujar Bramuda.

Dia menambahkan, kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik. Dua sistem tersebut, bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa.

Sebelum diterima di Ruang Rapat Minak Jinggo, dua rombongan tersebut juga mengunjungi  Lounge Pelayanan Publik yang ada di areal Kantor Pemkab Banyuwangi. Di lounge yang merupakan ruang tunggu bagi para tamu pemkab ini, mereka sempat merasakan jajanan dan minuman tradisional khas Banyuwangi yang disajikan secara self service. Selain itu mereka juga berkesempatan untuk mengakses berbagai informasi melalui berbagai layar monitor yang tersedia. (*)