RAKER : KADES, KAKEL LANGSUNG BERKELUH KESAH KEPADA BUPATI

BANYUWANGI -  189 Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se Kabupaten Banyuwangi, bersama seluruh Satker  kemarin Senin (18/4) dikumpulkan di Pendopo Swagata Blambangan. Kedatangan mereka  untuk mengikuti Rapat sekaligus memaparkan hasil-hasil kinerjanya serta menyampaikan kendala dan kekurangan yang dialami para kades dan kakel selama melaksanakan tugasnya. Menariknya, dalam acara kemarin, para Kades dan Kakel bisa langsung berkeluh kesah kepada Bupati Abdullah Azwar Anas, MSi tentang segala permasalahannya.

        Dihadapan Ratusan peserta raker Bupati Anas, mengatakan raker kali ini jangan hanya mengevaluasi kinerja, namun juga perlu digunakan sebagai ajang berkoordinasi, diskusi dan curhat tentang semua urusan termasuk kesuksesan masing-masing kepala desa. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun Banyuwangi ke depan dengan lebih baik. Yang tidak kalah penting saat ini kita harus bisa mendepankan pelayanan publik. “Minimal, kasih senyumlah dalam memberikan pelayanan. Kalau perlu minum pil senyum biar bisa senyum melayani masyarakat. Misalkan lagi, kalau ada orang susah yang minta pelayanan publik,  dahulukan urusan mereka atau kalau perlu mereka suruh duduk dan uruskan semua keperluannya,” pesan Bupati Anas, disambut tepuk tangan kepala desa.

        Mendengar apa yang disampaikan Bupati Anas, agar raker bisa dijadikan ajang berkeluh kesah bagi peserta. Tak heran jika ada salah satu Kades yang mengusulkan  diberikan inventaris kendaraan roda dua bagi Kepala Desa yang tidak memiliki kendaraan, guna menunjang aktifitasnya. Sayang, usulan tersebut menurut Kabag Pemerintahan, Drs. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, MSi tidak bisa serta merta dikabulkan, namun akan dikaji lebih dalam dan disesuaikan dengan anggaran. Ditambahkan, Yayan sapaan akrab Kabag Pemerintahan ini, raker ini akan dibakukan sebagai forum pertemuan kades yang rutian tiap satu bulan sekali. Sehingga dalam forum tersbut akan bisa dijadikan ajang mengevaluasi kinerja Kades atau kakel. Mulai dari proses penyerapan hingga pencairan anggaran baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang lainnya. Selain itu juga untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui pemerintahan desa. (Humas)