Banyuwangi Paling Bermartabat Tangani PSK

BANYUWANGI – Menjelang keberangkatan Bupati Abdullah Azwar Anas tugas belajar di Harvard University, Amerika , Forum Pimpinan Daerah (FPD) kembali menggelar rapat rutin.  Rapat rutin kali ini digelar di kantor Kodim 0825, Jumat (9/9) dengan dihadiri semua pimpinan FPD. Dalam forum yang istimewa tersebut,  FPD membahas beberpa masalah diantaranya, penanganan WTS dan lokalisasi dan Pertambangan Rakyat yang sedang bergolak.

Menyikapi masalah lokalisasi, FPD berkomitmen akan menangani masalah tersebut secara kompleks. Misalnya, mengidentifikasi jumlah seluruh Pekerja Seks Komersial (PSK), sehingga PSK yang berasal dari luar kota tidak lagi kembali dan bekerja di lokalisasi di Banyuwangi. Untuk masalah lokalisasi, Bupati juga telah menugaskan  Satpol PP dan Camat dan pihak terkait untuk melakukan pendataan kembali berapa orang jumlah  WTS yang asli Banyuwangi dan luar Banyuwangi.

Pemkab juga telah menganggarkan dana sebesar kurang lebih Rp 1 miliar untuk program pemberdayaan WTS asal Banyuwangi melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Bupati juga sempat memamerkan bahwa upaya penanganan WTS melalui program pelatihan itu disambut baik oleh Propinsi Jatim."Apa yang dilakukan oleh Banyuwangi dianggap memberikan solusi yang paling bermartabat bagi penanganan WTS di Jawa Timur," ujar Bupati.

Terkait masalah pertambangan rakyat, sedang dibuat regulasi yang memberikan ruang lingkup untuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUP (Izin Usaha Penambangan). “Apalagi ada hutan lindung yang butuh underground, sehingga perlu benar-benar dipikirkan penataannya,”ujar Bupati  dan para anggota FPD seraya menjelaskan bahwa tim tambang Banyuwangi sore ini akan rapat di Propinsi bersama Gubernur terkait pertambangan rakyat tersebut. (HUMAS)