Kementerian PPN/Bappenas Gelar Sosialisasi IBSAP di Banyuwangi

BANYUWANGI – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas menggelar sosialisasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Selasa (20/12) di Hotel Santika Banyuwangi. Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia tahun 2015-2020 ini  merupakan pemutakhiran (update) dari dokumen IBSAP tahun 2003-2020.

IBSAP ini merupakan dokumen perencanaan konservasi, bagaimana hutan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tanpa harus dirambah yang menyebabkan rusaknya ekosistem keanekaragaman hayati. Dokumen ini, terakhir dibuat pada tahun 2003, dan baru diperbaharui 10 tahun kemudian. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Dengan adanya komitmen untuk menjaga kekayaan kehati tersebut, maka Indonesia berkontribusi mengurangi laju kehilangan kehati secara global.

Direktur Lingkungan Hidup Kementrian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk pertama kalinya. “Sengaja kami menggelarnya di Banyuwangi. Selain kabupaten ini konsisten menerapkan pariwisata berbasis alam, ada beberapa taman nasional disini. Di samping juga berdekatan dengan  taman nasional kabupaten tetangga dan stakeholders lainnya,”kata Medrizal dalam acara yang diwarnai dengan diskusi ringan ini.

Stakeholders yang dimaksud Medrilzam antara lain 2 Taman Nasional (TN) di Banyuwangi yakni TN Alas Purwo dan TN Meru Betiri. Sedangkan TN dan stakeholders lainnya yang berdekatan adalah TN Baluran, TN Bali Barat, Taman Wisata Alam (TWA) Ijen, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan Universitas Jember sebagai perwakilan dari akademisi.

Medrizal menyebut seluruh stakeholders yang ada tersebut sebagai ujung tombak di lapangan bagi pihaknya. “Kami yang ada di pusat ini hanya perencana saja. Mereka ini yang menjadi ujung tombak bagi kami di lapangan, dan tahu kondisi sesungguhnya,” aku Medrizal.

Medrizal mengatakan, ancaman punahnya spesies tidak hanya disebabkan oleh tanaman invasif. Ancaman terbesar justru datang dari manusia sendiri. Maka, imbuhnya, masyarakat sekitar harus dirangkul, agar tidak merusak hutan dan keanekaragaman hayati. Namun bisa memperoleh manfaatnya.

"Jadi gangguan manusia ini jauh lebih berat dari pada gangguan serangga, tanaman, dan lainnya itu. Keragaman hayati kita sering hilang justru karena perlakuan manusia yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Hutan dirambah dan dialihfungsikan jadi ladang atau pemukiman, pohon ditebang sehingga mengganggu ekosistem di dalamnya," jelasnya. 

Maka yang harus dilakukan, lanjut Medrizal, adalah melakukan pendekatan bagi masyarakat sekitar kawasan. “Pendekatannya harus dirubah. Bagaimana agar masyarakat tak lagi merambah, tapi bisa menerima manfaat dari hutan yang sama-sama kita jaga kelestariannya,” ujar Medrizal. Medrizal mencontohkan unsur pemanfaatan yang bisa menggapai masyarakat sekitar. Misalnya dengan mendorong mereka agar ikut terlibat dalam konsep ekowisata yang dikembangkan pemerintah daerah. Sehingga ini juga bisa membantu menambah pendapatan masyarakat sekitar, selain mereka juga membantu melindungi hutan.

Memang diakui Medrizal, wilayah-wilayah di perbatasan kawasan dan non kawasan hutan ini sangat rawan. Banyak terjadi penurunan jumlah spesies hewan yang dilindungi. “Ada 25 hewan yang dilindungi, diantaranya badak, banteng, dan elang jawa. Perambahan hutan menyebabkan penurunan jumlah spesies langka. Nah, salah satu contohnya, kita bisa ajak masyarakat sekitar untuk bikin sanctuary atau shelter (tempat perlindungan) bagi hewan-hewan langka ini, sekaligus ikut merawat kelestarian sanctuary ini. Sehingga populasi hewan langka ini bisa kita selamatkan,” tandas Medrizal sambil mencontohkan sanctuary banteng yang ada di TN Baluran dan sanctuary jalak Bali di TN Bali Barat.

Banyuwangi, beber Medrizal, menjadi semacam test case bagi Bappenas. “Disini instansi yang membidangi keanekaragaman hayatinya banyak. Pemkab juga punya kebijakan yang bagus soal pengembangan pariwisata berbasis alamnya. Kami sengaja kumpulkan para pihak ini agar kita bisa bikin strategi bersama yang lebih baik dan bisa menjangkau semua pihak. Masukan mereka ini akan kami bawa ke tingkat pusat,” ujarnya.

Maka dari itu, ke depan pihaknya akan membangun sinergi dengan berbagai pihak agar kebijakan yang diambil tidak parsial. Terutama sinergi antara  tiga kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kementerian Pertanian, dan BUMN.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Lingkungan Hidup, Chusnul Chotimah yang hadir dalam acara tersebut mengakui pentingnya sosialisasi tersebut. “IBSAP ini menjadi pengetahuan  baru bagi kita. Sebagai pemerintah, kita tidak boleh salah dalam mengambil kebijakan yang berakibat merugikan rakyat. Karena itu, dengan support penuh dari Bappenas, kami siap melangkah bersama untuk menentukan strategi ke depan,” tutur Chusnul. (Humas)