Kemendes dan IPB Kunjungi Banyuwangi, Lihat Cara Banyuwangi Kelola Kawasan Perdesaannya

BANYUWANGI - Kementerian Desa bersama  Institut Pertanian Bogor (IPB)  melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (6/12). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat dari dekat bagaimana pengelolaan kawasan pedesaan di Banyuwangi. 

Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Direktorat Perencanaan PKP Kemendes, Devi Puspitasari mengatakan kunjungan ke Banyuwangi karena Kemendes punya kebijakan untuk merevisi Peraturan Menteri Desa (Permendesa)  no 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Revisi tersebut terkait dengan para pelaku yang ada di kawasan, atau keterlibatan publik terhadap pengembangan kawasan.

"Nah, kami menggandeng IPB untuk membantu kami melakukan revisi tersebut. Dan kami putuskan bersama untuk melihat desa di Banyuwangi yang bisa menjadi role model bagi daerah lain," ujar Devi saat ditemui Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko dan Kepala BAPPEDA di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. 

Hal senada disampaikan pimpinan rombongan dari Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat            (PSP3 LPPM IPB), Fredian Tonny Nasdian. “Banyuwangi ini dianggap kawasan pengelolaan pedesaannya sudah berjalan. Kami mendapati kasus menarik di Banyuwangi dengan Ijen Tourism Cluster-nya. Bagaimana stakeholder terkait membantu pemerintah dalam menggerakkan masyarakat,” ujar Fredian.

Tak hanya dilibatkan dalam membangun potensi desanya, imbuh Fredian,  tetapi juga dalam penataan tata ruang desa. “Ini menarik, sehingga menjadi satu keterpaduan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait. Kami cukup senang Banyuwangi punya inovasi semacam ini,” ujar Fredian yang juga membawa dua orang anggota timnya dari IPB, Rahmat Yanuar dan Widya Hasian Situmeang.

Apalagi, tambahnya, sejak 2016 Banyuwangi fokus pada 13 desa di 3 kecamatan yang potensi wisata dan kekayaan alamnya luar biasa, yakni Kecamatan Glagah, Licin dan Kalipuro. Bahkan 3 kecamatan tersebut sudah masuk dalam Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP).

Sejak kedatangannya ke Banyuwangi hari Minggu (3/12) lalu, rombongan menghabiskan waktu untuk melihat beberapa desa. Termasuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, dan mengundang 12 desa lainnya di 3 kecamatan tersebut.

“Dalam FGD tersebut kami mengajak masyarakat berdiskusi untuk mengetahui, kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengembangkan kawasannya. Dan ternyata kami banyak belajar dari Ijen Tourism Cluster. Orang-orang ini punya jiwa social entrepreneur. Mereka nggak cuma memikirkan profit, tapi juga harus bisa memberikan benefit bagi lingkungan sekitarnya,” tutur Fredian.

Dari sini, terang Fredian, pihaknya memutuskan bahwa revisi Permendes yang ada harus mampu mengakomodir keragaman daerah. Perlu pemetaan ruang, karena masing-masing topografi tiap desa berbeda. Juga dalam membangun ruang harus dipikirkan benar agar tak menimbulkan bahaya.

Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko yang menerima rombongan memberikan apresiasinya. “Kami senang jika Banyuwangi bisa menginspirasi. Inilah yang kami lakukan untuk menggerakkan masyarakat dan stakeholder terkait. Apalagi sekarang masyarakat juga semakin pandai membaca peluang, ditambah dengan kecanggihan teknologi informasi yang ada di desa-desa,” tandas Yusuf.

Hari ini ada beberapa kabupaten/kota yang berkunjung di saat yang bersamaan ke Banyuwangi. Selain IPB, ada pula  Bapenda Pemkab Sika, Maumere, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jombang,  dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (*)