Direkomendasikan KPK, Cilegon Studi Sistem Penganggaran ke Banyuwangi

Minggu, 11 Februari 2018


BANYUWANGI - Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Jawa Barat, berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan kerja sama sistem perencanaan anggaran. Kunjungan dua hari Pemkot Cilegon itu dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariyadi Edi mengatakan, Pemkot Cilegon berencana mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) milik pemkab Banyuwangi. Hal itu atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Awalnya kami konsultasi Simral ke KPK. Dari konsultasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari sistem kami. Lalu, KPK merekomendasikan untuk ke Banyuwangi. Makanya kami ke sini dan bawa puluhan jajaran untuk langsung belajar," ungkap Plt Walikota Edi. Menurut Edi, Simral Banyuwangi telah berjalan dengan baik. "Aplikasi SIMRAL di Banyuwangi telah jalan. Jadi KPK meminta kami untuk melihat, untuk belajar ke sini saja," terangnya. Kunjungan ke Banyuwangi juga dimanfaatkan Edi dan jajarannya untuk melihat perkembangan sejumlah pelayanan publik di Banyuwangi. Salah satu hal yang diapresiasi Edi adalah Mal Pelayanan Publik yang mampu mengintegrasikan 150 dokumen/izin dalam satu lokasi. "Tidak hanya bangunan fisiknya saja yang bagus, tapi pelayanannya memang bagus. Saya langsung cek ke beberapa warga yang sedang mengurus surat dan izin di sana, semua mengaku pengurusan surat selesai cukup cepat. Ini bagus. Harus ditiru daerah lain," puji Edi. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, kolaborasi antar daerah bisa menjadi pintu bagi tercapainya kemajuan bersama. "Saat tamu dari daerah lain ke sini, kami kerap saling diskusi. Di sinilah kami saling belajar, Banyuwangi juga belajar dari daerah lain apa-apa yang belum dikembangkan di sini. Di sinilah, kami saling sinergi untuk pengembangan masing-masing daerah," kata Anas. (*)


Berita Terkait

Bagikan Artikel :