BUPATI OPTIMIS PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Banyuwangi- Bupati tetap optimis upaya pengembangan perekonomian Banyuwangi berbasis keunggulan potensi lokal akan semakin tumbuh. Karena program yang dicanangkannya sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang sedang menyusun rencana induk pengembangan ekonomi nasional, dan mebangi Indonesia dalam enam koridor ekonomi. Sedang Kabupaten banyuwangi sendiri menempati posisi yang sangat strategis, sebagai penghubung koridor ekonomi Jawa denga koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara.

Dalam paparannya ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), yang digelar di Pendopo Shaba Swagata, Kamis (17/3). Bupati menelaah berbagai sektor pembangunan yang telah dilaksanakan di Banyuwangi berdasarkan evaluasi capaian pembangunan beberapat tahun sebelumnya. Yang masih memprihatinkan menurut Kang Anas, adalah pertumbuhan ekonomi yang peringkatnya menurun untuk tingkat Jawa Timur yang di tahun 2009 masuk peringkat 8 namun pada tahun 2010 merosot di urutan ke 13. Walau pertimbuhan ekonomi Dario tahun 2009 ke 2010 naik sebesar 1,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sedikit dari 68,36 di tahun 2009 menjadi 68,86 di tahun 2010 namun dilihat dari peringkat Jawa Timur posisnya Stagnan di urutan 26 dari 38 Kabupaten/kota. Demikian juga indicator lainnya seperti umur harapan hidup,pengeluaran per kapita, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Posisi Banyuwangi lasih berada dibawah rata-rata atau tertinggal disbanding Kabupaten/kota lain di Jatim. Disini dibutuhkan perencanaan yang matang, produk perencanaan yang berkualitas, hanya bisa muncul dari proses yang baik dan berkualitas

“Saya harap Musrenbang tidak sekadar mengumpulkan usulan, dengan menyusun sebanyak-banyaknya kegiatan, namun lebih dari itu,agar mempertimbangkan ketersediaan anggaran,SDM,sarana yang ada, serta mempertimbangkan proses pelaksanaan kegiatan, keluaran dan dampak nyata suatu kegiatan” pesan Bupati Anas.  Dalam kesempatan itu Kang Anas mengajak peserta Musrenbang untuk merubah cara pandang terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Bupati lebih jauh mengajak peserta yang hadir, dalam menyikapi fakta yang ada,  agar dijadikan motivasi untuk menghadapi tantangan tersebut secara bersama-sama untuk mengejar ketertinggalan. Ditambahkannya untuk itu diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta sebagai pelaku pembangunan daerah.peran pemerintah daerah turur Kang Anas, adalah meningkatkan akuntabilitas manajemen pemerintahan, sedang masyarakat membangun integrasi social, dan swasta meningkatkan produktifitas sesuai kompetensinya.

Diingatkan Bupati Anas, pemerintah daerah bukanlah penentu utama arah pembangunan, yang paling mengetahui dan berhak menentukan arah pembangunan. Namun kedepan peran swasta dan masyarakat diharapkan semakin luas. Sedang pemerintah daerah lebih bersifat koordinatif, fasilitatif, dan administrative sebagai stimulant pembangunan daerah.

Sekadar diketahui, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi tahun 2010 sebesar Rp.23,15 Triliyun. Kontribusi belanja pemerintah pada APBD hanya Rp. 1,3 Triliyun. Atau 5,6 persen.

“Saya minta agar belanja pemerintah diprioritaskan sehingga tepat sasaran, efektif menstimulasi Peningkatan daya beloi dan konsumsi masyarakat, mendorong investasi masuk, serta mampu meningkatkan surplus perdagangan keluar daerah”harap Kang Anas.

Rencana tahun 2012 yangb tertuang dalam RPJMD meliputi :

  1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak; 
  2.  Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;
  3. Revitalisasi sektor pertanian; 
  4. Pengembangan pariwisata berbasisi kearifan lokal;
  5. Peningkatan investasi;
  6. Peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro,kecil dan menengah berbasisi kelompok dan luster;
  7. Pengembangan industri  olahan dan kreatif berbasisi pertanian;
  8. Pengarusutamaan jender dan perlindungan anak;
  9. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
  10. Pemberdayaan kelompok masyarakat;
  11. Pengembangan perlindungandan jaminan sosial;
  12. Pengembangan infrastruktur dn tata ruang;
  13. Peningkatan akses transportasi dan informasi;
  14. Rehabilitasi lahan dan hutan;
  15. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal;
  16. Peningkatankesadaran hukum;
  17. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan;
  18. Pengembangan jejaring kekuatan-kekuatan ekonomi antar daerah, provinsi dan pusat;
  19. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan public;
  20. Peningkatan tata keloloa pemerintahan yang baik dan efektif.  (*Humas)