Bupati Banyuwangi Tuntaskan Roadshow Keliling Kecamatan Terkait Penyaluran Jaring Pengaman Sosial

BANYUWANGI  - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuntaskan roadshownya terkait penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanggulangan Covid-19.  Kali ini giliran kepala desa di Kecamatan Glagah dan Licin yang mendapatkan pengarahan tentang program bantuan sosial tersebut.

"Tuntas sudah saya bertemu dengan seluruh kades di 25 kecamatan di Banyuwangi. Penting bagi saya untuk bisa bertemu dengan bapak ibu secara langsung agar kita memiliki pemahaman dan persepsi yang sama soal JPS ini, termasuk bagaimana mengatasi kendala di lapangan,”  kata Anas saat menemui kepala desa dari Kecamatan Glagah dan Licin, di Kantor Kecamatan Glagah, Rabu (20/5/2020).

Terhadap para kades, Anas menyampaikan urgent-nya pemutakhiran data penyaluran bansos Covid-19, agar tidak mengalami kendala berarti di lapangan. Sejumlah kendala teknis  dalam pelaksanaan penyaluran bansos selama ini memang masih ditemui. Misalnya terkait pendataan, mulai dari penerimanya sudah meninggal, pindah alamat, bahkan yang tidak tergolong miskin lagi karena sudah meningkat taraf hidupnya.

“Dinas Sosial Banyuwangi terus memperbaiki data. Konsultasi dan revisi terhadap data yang tidak akurat juga dilakukan. Kami tak ingin persoalan yang muncul saat penyaluran tahap pertama terulang. Tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya. Karena itu semua desa wajib mengontrol dan mengumumkan datanya di ruang publik supaya kita bisa saling check and recheck di lapangan,” terang Anas.

Anas menambahkan, saat ini semua pemangku kebijakan sedang diuji kepemimpinannya. “Semua pemimpin tengah diuji leadershipnya dalam menghadapi pandemi ini. Apakah kita sebagai pemimpin cuma bisa mengeluh atau berjuang mencari solusi? Leader yang baik tentu akan berpikir mencari solusi atas problem yang muncul,”tandas Anas.

Pertemuan tersebut ditutup dengan dialog antara bupati dengan para kepala desa. Rata-rata memiliki pertanyaan yang sama, di antaranya seputar warga yang sebelumnya telah terdata sebagai penerima bantuan, namun ternyata dia justru tidak menerima. Dan apa solusi yang harus diberikan kades apabila ada warga yang tidak tercover oleh bantuan tersebut.

Anas menjelaskan, tentunya apabila ada penerima yang tidak sesuai, misal seseorang sekarang sudah keluar dari garis kemiskinan dan harusnya tidak boleh menerima lagi, kok tetap menerima, ya dia diwajibkan untuk mengembalikan bantuan yang bukan menjadi haknya itu. Dan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, tapi belum tercatat, sembari menunggu revisi  data, dia bisa diupayakan untuk mendapatkan bantuan lewat program lainnya, misalnya program ASN Peduli. (*)