BUPATI ADAKAN TEMU AUDIENSI DENGAN TOKOH LINTAS AGAMA

BANYUWANGI-Tokoh-tokoh lintas agama duduk bersama dan saling berdialog di  Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi pada Rabu (4/5) dalam acara Pertemuan Lintas Agama yang digagas oleh Bupati Azwar Anas, MSi. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Kesbanglinmas, Drs. Abdullah menyampaikan bahwa maksud diadakannya acara ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa republik ini dibentuk dan diperjuangkan diatas pluralisme dan kebhinekaan serta untuk mewujudkan tri kerukunan  baik intern beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dan pemerintah.

Undangan yang hadir dalam acara tersebut selain Bupati Anas, Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko, SSos, Sekda, Drs Ec. H. Sukandi, MM, anggota Muspida, dan Satker Pemkab Banyuwangi,  mewakili komponen-komponen lintas agama yaitu dari utusan MUI dan Nu, Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kong Hu Cu, Parisadha Hindu Dharma Banyuwangi, Paroki (Katolik) Banyuwangi, dan Majelis Pandhita Budha Maytria Banyuwangi. Sedangkan nara sumbernya antara lain  Kasdim (mewakili Dandim), civitas akademika STAI Ibrahimy,Romo Fajar dari Paroki denga dimoderatori oleh KH. Ali Maki dari pengurus CPNU Kabupaten Banyuwangi.

Melalui forum  yang bertujuan meningkatkan kesadaran, rasa ikut memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggungjawab (sense of responsibility) akan pentingnya menciptakan sesuatu yang kondusif dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik ini, Bupati Anas berharap agar pertemuan lintas agama menjadi silaturahmi dari hati antara tokoh agama dengan pemerintah untuk memperbaiki supaya Banyuwangi lebih baik kedepannya. “Tokoh-tokoh agama diharapkan bukan hanya dijadikan sebagai pemadam kebakaran oleh Pemkab. Artinya jika ada kebakaran (masalah), baru diajak duduk bersama. Namun dari awal bisa ikut bersama-sama bertanggungjawab dengan Pemkab terhadap hadirnya kerukunan agama yang damai dan saling menjaga,”tambahnya lagi.

Bupati Anas menekankan bahwa normalisasi birokrasi dalam pemerintahannya akan terus dilakukan. Dan ada proses keberlanjutan dari pemimpin masa lalu kepada pemimpin masa depan. Serta ada penghargaan yang diberikan oleh pemimpin masa kini kepada pemimpin masa lalu. “Banyuwangi diharapkan ada perubahan yang nyaman dan baik kedepannya berdasarkan fungsi-fungsi organisasi yang berjalan dengan baik. Sehingga perubahan birokrasi tidak semata-mata merubah orang, tapi sistemnya yang bertahap bisa berjalan dengan baik. Karena faktanya, merubah orang ternyata mungkin belum bisa merubah arah dan orientasi yang diinginkan, malah kadang justru tidak menyelesaikan masalah,”ujarnya. (HUMAS)