APBD 2012 Diproyeksikan Naik Menjadi Rp. 1,5 Triliun

BANYUWANGI - Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 diproyeksikan naik menjadi Rp 1,529 triliun. Sebelumnya, jumlah APBD tahun berjalan (2011) hanya sebesar Rp 1,392 triliun. Proyeksi belanja daerah tahun 2012 tersebut disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas pada rapat paripurna penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2012 di DPRD Banyuwangi, Rabu (19/10). Dari total komposisi APBD tahun 2012 itu, belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp. 1.146 triliun. Belanja tidak langsung itu terdiri atas belanja pegawai Rp. 974, 97 miliar dan belanja tidak langsung non belanja pegawai sebesar Rp. 172 miliar. “ Sedangkan belanja langsung yang dilakukan SKPD sebesar Rp. 282,38 miliar,” cetus Bupati Anas. Bupati Anas menjelaskan, belanja langsung dan tidak langsung bukan pegawai sejumlah Rp. 542,548 miliar. Sedangkan kebutuhan belanja SKPD mencapai RP. 870,7 miliar jika disesuaikan dengan RPJMD dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. “ Namun karena terbatasnya anggaran, kebutuhan SKPD hanya terakomodasi 62,31 persen,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Bupati Anas juga menjelaskan proyeksi pendapatan daerah dalam APBD 2012. Total pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 1,373 triliun. Total jumlah pendapatan APBD itu didapat dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana dari pusat. Dijelaskan Bupati, PAD 2012 diproyeksikan naik menjadi Rp. 115,4 miliar dari tahun ini yang sebesar Rp. 106,12 miliar. “ Dana dari pusat untuk tahun 2012 sebesar Rp. 960,233 miliar,” jelasnya. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 288,949 miliar. Menurut Bupati Anas, komposisi APBD 2012 masih menggunakan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU) seperti tahun 2011. Dimana proyeksi belanja pegawai diperkirakan meningkat 10 persen seperti yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan, 16 Agustus lalu. Sementara itu pembagian komposisi belanja yang direncanakan pada APBD 2012 meliputi urusan pendidikan sebesar 34,1 persen, kesehatan 9,6 persen, pekerjaan umum 13,1 persen, urusan pemerintahan umum 13,1 persen, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa 15,8 persen, urusan pertanian 1,6 persen dan lingkungan hidup 2,4 persen. “ Dan untuk penanggulangan kemiskinan direncanakan sebesar 10 persen,” ungkap Bupati. (Humas & Protokol)