Abdullah Azwar Anas, M.Si.
Bupati Banyuwangi
Yusuf Widyatmoko, S.sos.
Wakil Bupati Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI
1. Nama : Abdullah Azwar Anas, M.Si.
2. Tempat / Tgl Lahir : Banyuwangi, 06 Agustus 1973
3. Umur : 40 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Nama Istri : Ipuk Fiestiandani
8. Jumlah Anak : 1 (satu) Orang
9. Alamat
  1. - Dsn. Karangdoro RT.01 RW.02, Ds. Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi
  2. - Eks. Komplek BI, Jl. Cipinang Jaya I No. 10, Jatinegara, Jakarta Timur
10. Riwayat Pendidikan
  1. - S2: Falkutas Ilmu Sosial & Politik UI Jakarta (2002-2005 )
  2. - S1: Falkutas Tekhnologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998)
  3. - S1: Fakultas Sastra Univ. Indonesia (UI), Jakarta (1994-1999)
  4. - SMA Negeri 1 Jember (1992)
  5. - SMP Negeri 1 Banyuwangi (1988-1989)
  6. - SMP Negeri 1 Genteng, Banyuwangi (1986-1988)
  7. - MI Kebunrejo Genteng, Banyuwangi (1983-1986)
  8. - MI An-Nuqoyyah, guluk-guluk, Sumenep, Madura (1982-1983)
  9. - MI Karangdoro, Tegal Sari (1980)
11. Kursus / Diklat yang Pernah Diikuti
  1. - Peserta Kursus Kepemimpinan (SUSPIM) LEMHANAS termuda (1995)
  2. - Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri Jakarta
  3. - Pondok Pesantren An-Shidiqi(ASHTRA) Jember (1989-1992)
  4. - Pesantren Darunnajah Banyuwangi
  5. - Pondok Pesantren Bustanul Makmur, Kebunrejo, Genteng, Banyuwangi (1983-1987)
  6. - Pondok Pesantren An-Anuqoyah Guluk-guluk, Sumenep (1982-1983)
12. Riwayat Pekerjaan
  1. - Wiraswasta bidang Argobisnis (2008-sekarang)
  2. - Anggota DPR RI / MPR RI (2004-2009)
  3. - Anggota MPR RI (1997-1999)
  4. - Wiraswasta Bidang Otomotif (1998-sekarang)
  5. - Sekretaris Pokja Transmigrasi Pesantren, kerjasama Deptrans dan PBNU(1998)
  6. - Interviewer Survey Research Indonesia (SRI) (1992-1993)
  7. - Reporter Radio Prosalina FM di Jember (1990-1992)
  8. - Reporter Radio Prosalina FM di Jakarta (1992)
  9. - News Editor Radio Attahiriyah 98,8 FM Jakarta (1994-1997)
13. Riwayat Organisasi Politik
  1. - Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB (2008-2009, jabatan terakhir: Wakil Bendahara)
  2. - DPP PKB (2001-2005, jabatan terakhir Wakil Sekjen
14. Riwayat Organisasi Massa
  1. - Ketua PP. GP Ansor (2004-2009, jabatan terakhir: Ketua)
  2. - PP IPNU (2000-2003, jabatan terakhir: Ketua Umum)
  3. - PP IPNU (1996-2000, jabatan terakhir: Sekjen)
  4. - PP IPNU (1993-1996), jabatan terakhir: Wasekjen)
  5. - Litbang PW NU DKI Jakarta

WAKIL BUPATI BANYUWANGI
1. Nama YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos.
2. Tempat Tgl Lahir Madiun , 06 Februari 1962
3. Umur 51 tahun
4. Agama Islam
5. Status Perkawinan Menikah
6. Istri Minuk Uliawati
7. Jumlah Anak
  1. Desniar Yusmawati
  2. Yuslia Widyasniar
  3. Wafa Yusdheaputra
8. Alamat Jln. Penataran Gang 1 No. 03 Penganjuran Banyuwangi
9. Riwayat Pendidikan
  1. S1      :Universitas Moch. Sroedji Jeember
  2. SLTA   : SLTA Negeri 2 Kodya Madiun
  3. SLTP   : SLTP Negeri 1 Kodya Madiun
  4. SD      : SD Setyabudi Madiun
10. Kursus/ Diklat
  • Workshop nasional Menyikapi Hambatan dan Permasalahan Demokratisasi dan Otonomi Daerah di Surabaya.
  • Workshop Pengawasan Legislatif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Batu ( bersertifikat ).
  • Pendidikan dan Pelatihan Menelisik Laporan Keuangan Daerah di Batam ( bersertifikat ).
  • Lokalatih Penyusunan APBD 2008 berdasarkan Permendagri No. 30 tahun 2007 di Yogyakarta ( bersertifikat ).
11. Riwayat Organisasi
  • Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi periode 2010-2015.
  • Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi periode 2000-2005.
  • Penasehat Banteng Muda Indonesia Banyuwangi 2000-2005.
  • Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Banyuwangi.
  • Ketua Ranting PDI Perjuangan Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi.
12. Riwayat Pekerjaan
  • Wiraswasta 2009
  • Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2009
  • Wiraswasta tahun 1992-20044. PT. Laut Tambak Subur, Bnyuwangi tahun 1989-1992
  • Yayasan Baramuli, Pinrang, Sulsel tahun 1988-1989.
  • PT. SAC Nusantara, Jakarta tahun 1987-988.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

  1. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan ;
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
  3. Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan ;
  4. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah ;
  5. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
  6. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
  8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Organisasi, dan Hukum;

Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Pemerintahan meliputi :

  1. Sekretariat DPRD;
  2. Inspektorat;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, khusus Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. Satpol PP;
  9. Kecamatan;
  10. Desa / Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik;
  4. penyelenggaraan pembinaan organisasi;
  5. penyelenggaraan dan pengaturan pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat dan lurah;
  6. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, perumusan perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan organisasi.
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. merumuskan kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik;
  4. menyelenggarakan pembinaan organisasi;
  5. menyelengarakan dan mengatur pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat dan lurah;
  6. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan organisasi.
  7. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  8. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  10. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam bidang hukum berupa perumusan kebijakan bidang hukum meliputi pengumpulan bahan, koordinasi dan meneliti perumusan Peraturan Perundang – Undangan, mendokumentasikan, mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum dan memberikan bantuan hukum kepada Aparat Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam perkara-perkara perdata dan Tata Usaha Negara;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan bahan telaahan dalam penyusunan produk hukum daerah;
  2. penelitian, penelaahan dan pengevaluasian terhadap perumusan peraturan perundang-undangan;
  3. pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah dan desa;
  4. penghimpunan peraturan perundang-undangan, mendokumentasikan serta mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum;
  5. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
  6. sinkronisasi antar produk hukum daerah dan antara produk hukum daerah Kabupaten Banyuwangi dengan produk hukum daerah propinsi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  7. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bagian Hukum;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, penetapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan memfasilitasi urusan dan permasalahan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  2. perumusan kebijakan guna menyusulkan penataan daerah;
  3. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum;
  4. pengusulan peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD;
  5. pengkoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugasperbantuankan kepada SKPD dan pemerintahan desa;
  6. perumusan kebijakan pengembangan kerjasama daerah serta pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada pemerintah provinsi;
  7. pengkoordinasian dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan;
  8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
  9. pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
  10. pelaksanakan dan penetapan kebijakan perbatasan daerah, toponimi dan pemetaan wilayah, pengembangan wilayah perbatasan dan penetapan luas wilayah;
  11. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian permasalahan pertanahan;
  12. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan-permasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu.

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), pelayanan publik, budaya kerja, pengawasan melekat, analisis jabatan, LAKIP dan AKIP.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

  1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan analis dan formasi jabatan serta pendayagunaan aparatur;
  2. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten;
  3. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketata laksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
  4. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan publik, budaya kerja dan pengawasan melekat;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan.

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Organisasi, dan Hukum;

Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Pemerintahan meliputi :

  1. Sekretariat DPRD;
  2. Inspektorat;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, khusus Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. Satpol PP;
  9. Kecamatan;
  10. Desa / Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik;
  4. penyelenggaraan pembinaan organisasi;
  5. penyelenggaraan dan pengaturan pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat dan lurah;
  6. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, perumusan perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan organisasi.
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. merumuskan kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik;
  4. menyelenggarakan pembinaan organisasi;
  5. menyelengarakan dan mengatur pelimpahan kewenangan kepala daerah kepada camat dan lurah;
  6. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan organisasi.
  7. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  8. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  10. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan serta pelayanan sarana perekonomian, produksi dan distribusi, pertambangan dan kelautan;


Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

  1. pengumpulan dan pengolahan data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan, sarana perekonomian, pengembangan perusahaan daerah, perbankan dan penyertaan modal;
  2. pengumpulan, pengolahan data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan produksi dan distribusi;
  3. pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan pertambangan dan energi serta kelautan;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebiijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
  2. penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
  3. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  4. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan;
  5. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati;
  6. fasilitasi pelaksanaan proses pelelangan pengadaan barang/jasa;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik baik bulanan, tribulanan maupun tahunan;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka usaha dan kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan rakyat;\
  2. pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan pada masyarakat;
  3. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
  4. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, generasi muda dan olah raga;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;

Ruang lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum meliputi:

  1. Dinas Pendapatan
  2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
  3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
  4. Kecamatan
  5. Kelurahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perlengkapan, Umum, Humas dan Protokol;
  2. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas:

  1. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  2. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  3. menyelenggarakan pembinaan kegiatan perlengkapan, umum, humas dan protokol;
  4. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  5. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  7. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program pengadaan kebutuhan, analisa dan distribusi barang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana dan pengolahan data kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan material;
  2. pengumpulan dan pengolahan data di bidang harga dan mutu;
  3. penyusunan rencana kebutuhan instansi-instansi di lingkungan pemerintah daerah untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka pembuatan/penyusunan rencana Anggaran P-endapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  4. pengolahan data dan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan material;
  5. pelaksanaan administrasi perbekalan, perlengkapan dan material;
  6. pelaksanaan standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, sandi, tata usaha dan kepegawaian dan penatausahaan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi;

  1. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan rumah tangga, sandi, tata usaha, kepegawaian dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
  3. pelaksanaan urusan dan pengaturan, pemanfaatan gedung serta keamanan bangunan di lingkungan Sekretariat Daerah serta rumah jabatan;
  4. pelayanan dan pemeliharaan kendaraan operasional Pemerintah Daerah dan gedung di lingkungan Sekretariat Daerah;
  5. pelaksanaan urusan di bidang kearsipan internal bagi pimpinan daerah dan penatausahaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  6. pelaksanaan persandian dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap alat-alat persandian dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kehumasan dan keprotokolan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi;

  1. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan keprotokolan;
  2. pemberian informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kabupaten;
  3. pengelolaan informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat;
  4. pemenampungan aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kabupaten;
  5. penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  6. pengaturan penerimaan dan pelayanan tamu-tamu pemerintah kabupaten;
  7. pengaturan dan penyiapan kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional;
  8. pengaturan dan penyiapan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan pejabat pemerintah daerah;
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Download

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 38 TAHUN 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi


Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
  2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
  3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
  4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD terdiri dari :


Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

  1. Mengelola administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
  2. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan/rapat-rapat DPRD;
  3. Memfasilitasi penyusunan RAPERDA dan produk-produk hukum DPRD ;
  4. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
  5. Mengoordinasikan kegiatan tim ahli, pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD.
  6. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
  7. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  9. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, perlengkapan, penyusunan program, pengelolaan keuangan sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan urusan administrasi umum ;
  2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan ;
  3. Penyelenggaraan urusan adnistrasi kepegawaian ;
  4. Penyelenggaraan urusan administrasi perbekalan dan rumah tangga ;
  5. Penyelenggaraan urusan administrasi perjalanan dinas ;
  6. Penyusunan program kegiatan sekretariat DPRD dan menghimpun program kegiatan DPRD ;
  7. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD ;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian ;
  3. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  4. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Keuangan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris ;
  3. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ;
  4. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Sekretariat DPRD;
  5. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  6. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok menyiapkan materi dan administrasi sidang/rapat DPRD, urusan kehumasan dan urusan protokoler.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

  1. Pengaturan dan penyiapan administrasi sidang/rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  2. Penyediaan materi rapat DPRD ;
  3. Pembuatan risalah /rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  4. Pelaksanaan penerimaan tamu-tamu DPRD ;
  5. Pengaturan urusan protokoler pimpinan dan anggota DPRD beserta urusan kehumasan ;
  6. Pelaksanaan dokumentasi seluruh kegiatan persidangan/rapat rapat DPRD ;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana Bagian Persidangan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Pengaturan dan penyiapan administrasi sidang/rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  3. Penyediaan materi rapat DPRD ;
  4. Pembuatan risalah /rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  5. Pelaksanaan penerimaan tamu-tamu DPRD ;
  6. Pengaturan urusan protokoler pimpinan dan anggota DPRD beserta urusan kehumasan ;
  7. Pelaksanaan dokumentasi seluruh kegiatan persidangan/rapat rapat DPRD ;
  8. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  9. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana Sub Bagian Rapat dan Risalah sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Mengatur tata ruang persidangan/rapat-rapat DPRD ;
  3. Mengatur daftar hadir peserta dan undangan persidangan/rapat-rapat DPRD ;
  4. Menyediakan bahan persidangan/rapat-rapat DPRD ;
  5. Membuat risalah hasil persidangan/rapat-rapat DPRD ;
  6. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  7. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas mempunyai tugas:

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Protokol dan Humas sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Mengatur urusan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD beserta tamu DPRD ;
  3. Membangun citra dan menjalin komunikasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik ;
  4. Melakukan upaya klarifikasi berita tentang lembaga DPRD maupun sekretariat DPRD ;
  5. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  6. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Legislasi mempunyai tugas pokok menangani Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Legislasi mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan fasilitasi dan membantu penyusunan produk hukum DPRD yang berupa keputusan dan /atau ketetapan DPRD ;
  2. Pelaksanaan fasilitasi dan membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
  3. Pelaksanaan fasilitasi kelengkapan referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Pelaksanaan pengolahan data sebagai bahan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum ;
  5. Pelaksanaan dokumentasi atas semua produk hukum DPRD dan kegiatan kepustakaan di lingkungan DPRD ;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bagian Legislasi mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana Bagian Legislasi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan produk hukum DPRD yang berupa keputusan dan /atau ketetapan DPRD ;
  3. Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
  4. Melaksanakan fasilitasi kelengkapan referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  5. Melaksanakan pengolahan data sebagai bahan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum ;
  6. Melaksanakan dokumentasi atas semua produk hukum DPRD dan kegiatan kepustakaan di lingkungan DPRD ;
  7. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  8. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Kajian dan Pengembangan mempunyai tugas:

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Kajian dan Pengembangan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Melakukan kajian untuk sinkronisasi produk hukum nasional, regional dan daerah ;
  3. Melaksanakan evaluasi dan kajian pengembangan mutu produk hukum daerah ;
  4. Memfasilitasi perumusan berbagai produk hokum DPRD berupa rekomendasi dan persetujuan DPRD kepada Pemerintah Daerah dan kepada pihak ketiga ;
  5. Menyusunan produk hukum DPRD yang berupa keputusan dan/atau ketetapan DPRD ;
  6. Menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah ;
  7. Menyiapkan referensi untuk penyusunan produk hukum DPRD ;
  8. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  9. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD ;
  2. Menghimpun produk hukum DPRD ;
  3. Mendokumentasikan produk hukum DPRD ;
  4. Menjalin kerja sama di bidang dokumentasi dan informasi hukum dengan pihak yang terkait ;
  5. Melengkapi koleksi perpustakaan dengan referensi hukum ;
  6. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan untuk kepentingan DPRD ;
  7. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
  8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ;
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Download

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi


Jl. KH. Agus Salim No. 87 (0333) 414240 Banyuwangi

Tugas Pokok

  1. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administrastif dari Sekretaris Daerah;
  2. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi:

  1. perencanaan program pengawasan;
  2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat terdiri dari :

Inspektur mempunyai tugas :

  1. merencanakan program pengawasan;
  2. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
  3. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
  4. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  5. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
  6. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
  7. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
  2. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
  3. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
  4. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  5. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
  3. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
  4. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
  5. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  6. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
  7. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaaan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan;


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

  1. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
  3. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
  4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
  2. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
  3. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
  4. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
  5. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
  6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
(3) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
(4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:

  1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
  2. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnnya yang terkait dengan penugasan;
  3. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  4. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  5. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

(5) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
(7) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Download

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
  2. Pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan;
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Download

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2011 RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI


KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
No. Nama Alamat
1. Kecamatan Pesanggaran Jl. Bahayangkara 16 Siliragung
Telp. 0333 - 710446
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://pesanggaran.banyuwangikab.go.id
2. Kecamatan Siliragung Jl. Bhayangkara no. 16 Siliragung BWI
Telp. 0333 - 710483
Fax. 0333 - 711672
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://siliragung.banyuwangikab.go.id
3. Kecamatan Bangorejo Jl. Pesanggaran no. 548 Bangorejo BWI
Telp. 0333 - 710545
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://bangorejo.banyuwangikab.go.id
4. Kecamatan Purwoharjo Jl. Grajagan No. 45 Purwoharjo
Telp. 0333 - 396345
Fax. 0333 - 396345
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://purwoharjo.banyuwangikab.go.id
5. Kecamatan Tegaldlimo Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo
Telp. 0333 - 592008
Fax. 0333 - 592008
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://tegaldlimo.banyuwangikab.go.id
6. Kecamatan Muncar Jl. Hayam Wuruk No. 14 Muncar
Telp. 0333 - 593008
Fax. 0333 - 593008
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://muncar.banyuwangikab.go.id
7. Kecamatan Cluring Jalan Raya Jember No. 34 Cluring
Telp. 0333 - 396145
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://cluring.banyuwangikab.go.id
8. Kecamatan Gambiran Jl. A. Yani No. 26 Gambiran
Telp. 0333 - 396445
Fax. 0333 - 396445
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://gambiran.banyuwangikab.go.id
9. Kecamatan Tegalsari Jl. Blokagung no. 62 Tegalsari BWI
Telp. 0333 - 845573
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://tegalsari.banyuwangikab.go.id
10. Kecamatan Glenmore Jl. Raya Glenmore no. 89 Glenmore BWI
Telp. 0333 - 821445
Fax. 0333 - 823135
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://glenmore.banyuwangikab.go.id
11. Kecamatan Kalibaru Jalan Jember No. 157 Kalibaru
Telp. 0333 - 897245
Fax. 0333 - 897245
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://kalibaru.banyuwangikab.go.id
12. Kecamatan Genteng Jl. KH. Hsyim Ashari No. 64
Telp. 0333 - 845617
Fax. 0333 - 845617
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://genteng.banyuwangikab.go.id
13. Kecamatan Srono Jalan Raya Srono 145
Telp. 0333 - 396245
Fax. 0333 - 396245
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://srono.banyuwangikab.go.id
14. Kecamatan Rogojampi Jl. P. Diponogoro No. 211 Rogojampi
Telp. 0333 - 631201
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://rogojampi.banyuwangikab.go.id
15. Kecamatan Kabat Jalan Raya Kabat No. 280
Telp. 0333 - 631402
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://kabat.banyuwangikab.go.id
16.
Kecamatan Singojuruh Jalan Singojuruh-Gendoh No. 85 Singojuruh
Telp. 0333 - 631002
Fax. 0333 - 631002
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://singojuruh.banyuwangikab.go.id
17. Kecamatan Sempu Jalan Raya Sempu No. 27 Sempu
Telp. 0333 - 846840
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://sempu.banyuwangikab.go.id
18. Kecamatan Songgon Jl. Jend. Ahmad Yani No. 287 Songgon
Telp. 0333 - 631102
Fax. 0333 - 631102
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://songgon.banyuwangikab.go.id
19. Kecamatan Glagah Jl. Raya Banyuwangi-Licin 244 Glagah BWI
Telp. 0333 - 421845
Fax. 0333 - 42184
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://glagah.banyuwangikab.go.id
20. Kecamatan Licin Jl. Licin no. 10 Licin Banyuwangi
Telp. 0333 - 426644
Fax. 0333 - 426672
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://licin.banyuwangikab.go.id
21. Kecamatan Banyuwangi Jl. Jend. Ahmad Yani No. 101 BWI
Telp. 0333 - 424232
Fax. 0333 - 124232
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://kota.banyuwangikab.go.id
22. Kecamatan Giri Jalan Letkol Istiqlah 123
Telp. 0333 - 424593
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://giri.banyuwangikab.go.id
23. Kecamatan Kalipuro Jl. Joyoboyo No. 03
Telp. 0333 - 411275
Fax. 0333 - 411275
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://kalipuro.banyuwangikab.go.id
24. Kecamatan Wongsorejo Jl. Raya Wongsorejo 136
Telp. 0333 - 461200
Fax. 0333 - 461200
Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Website : http://wongsorejo.banyuwangikab.go.id

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  1. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
  2. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
  1. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  2. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud, lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  3. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud  ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,  Lurah  mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaaan kegiatan pemerintah kelurahan
  2. pemberdayaan masyarakat
  3. pelayanan masyarakat
  4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  5. pembinaan lembaga kemasyarakatan


SUSUNAN ORGANISASI
Kelurahan terdiri dari:

  1. Lurah;
  2. Sekretariat;
  3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  6. Jabatan Fungsional.

 Download

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2011 RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI