Usulan Pajang Foto Seluruh Anggota Dewan, Ditolak Bupati

13-07-2012

BANYUWANGI –Permintaan anggota dewan agar foto mereka dipajang dalam reklame pelayanan publik,  direspon  kalangan eksekutif. Dalam paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum (PU) fraksi atas diajukannya raperda reklame, Selasa (10/7), Bupati Abdullah Azwar Anas menyatakan, pihaknya tidak sependapat dengan usul Fraksi Peran yang meminta agar foto seluruh anggota dewan di baliho layanan masyarakat dipasang di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

Menurut Bupati, foto  ketua DPRD telah dipasang di baliho-baliho, mendampingi foto  Bupati sebagai representasi eksekutif. Hal itu sebagai simbol  kebersamaan dan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu juga ditampilkan gambar Forum Pimpinan daerah (Forpimda) sebagai bentuk sinergitas pembangunan,” tutur Bupati.Di setiap baliho yang dibuat oleh Bagian Humas & Protokol Pemkab Banyuwangi, jelas Bupati, desain yang ditampilkan selalu menyesuaikan tema dan memperhatikan estetika desain visual outdoor. “Komposisi gambar dan tulisan betul-betul diperhatikan, karena dalam desain visual outdoor lebih diutamakan tulisan dengan sedikit gambar tokoh didalamnya,”urai Bupati. Bupati tidak ingin pesan yang ditampilkan tidak sampai ke masyarakat lantaran gambar atau foto yang muncul terlalu banyak, membuat masyarakat bingung dengan inti pesan tersebut.

Sebelumnya,  saat rapat paripurna pandangan umum (PU) fraksi , atas diajukannya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang reklame, Jumat  lalu (6/7), kalangan wakil rakyat meminta agar foto mereka juga dipajang dalam baliho reklame layanan masyarakat, di samping foto Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko.

Permintaan itu disampaikan juru bicara Fraksi Peran DPRD Banyuwangi, Eko Susilo Nur Hidayat. Saat itu Eko menyampaikan, iklan layanan masyarakat yang banyak dipasang pemkab itu merupakan program pembangunan, yang mana penyusunannya bukan hanya disusun dan ditetapkan eksekutif saja, tapi juga didukung legislatif. Karena itu pihaknya mengharapkan foto anggota dewan juga dipasang pada iklan layanan masyarakat, meski hanya  di tiap daerah pemilihannya saja. Itu untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa DPRD juga ikut berperan serta dan mendukung pembangunan di Banyuwangi.

Tidak hanya tentang pemasangan foto, dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jhony Subagyo itu, PU Fraksi Peran juga menyebut agar izin pengurusan reklame digratiskan, dan banyaknya pungutan dalam pengurusan izin reklame juga harus diperjelas.”Pengurusan izin juga harus jelas jangka waktunya, dengan begitu tidak ada oknum yang memanfaatkan keadaan dengan  sengaja mengulur-ulur waktu,”kata Eko.

Berikutnya, juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Ummi Kulsum meminta raperda reklame yang diajukan harus sesuai dan terkait dengan perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), melalui tampilannya yang memperhatikan etika dan estetika. Juru bicara Fraksi PKB, M. Taufik, senada dengan juru bicara Fraksi Demokrat, Ali Makki dalam PU tersebut menyatakan dukungannya secara penuh terhadap upaya pemerintah membuat aturan tentang reklame yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara Sri Hartatik, juru bicara Partai Gerindra meminta agar nilai sewa papan reklame diperjelas agar  transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penempatannya diatur agar tidak mengotori kota. (Humas & Protokol)