Kerjasama Pemkab Banyuwangi & Kajari, Undang Ketertarikan Pemkab Trenggalek

04-06-2013

BANYUWANGI – Kerjasama Pemkab Banyuwangi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi terkait penagihan (klaim), mengundang ketertarikan Pemkab Trenggalek untuk melakukan studi komparasi ke Bumi Blambangan ini.

Menurut ketua rombongan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sigit Agus Hari Basuki, selama ini  Pemkab Trenggalek mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan kepada CV yang menangani proyek. Begitu mendengar kerjasama Pemkab Banyuwangi dan Kejari terkait penagihan utang membuahkan hasil, pihaknya serta merta langsung ingin belajar ke kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Abdullah Azwar Anas ini. “Kami mendapatkan informasi dari Inspektorat Banyuwangi, penagihan utang telah berhasil dilaksanakan oleh Kejari pada CV yang menjadi rekanan Pemkab Banyuwangi. Ini kerjasama yang patut dicontoh. Sebab kami pikir, andaikata tidak ada kerjasama dengan Kejaksaan, tentu penagihan itu sulit dilakukan,” ujar Sigit.

Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan (Aspem) Anacleto Da Silva yang menerima rombongan menyambut baik kehadiran Pemkab Trenggalek ini. “Kami menyambut baik kedatangan bapak ibu semua. Kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk saling sharing,” tuturnya. Sambutan selamat datang Plt. Aspem tersebut dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Seksi Pidana Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Banyuwangi  yang menyatakan pihaknya  berhasil menagih utang kepada CV rekanan pemkab. Besaran angka tagihan yang  sudah dibayar  sebesar Rp. 1,075 miliar dari total utang Rp. 3 miliar.  Sisanya tetap ditagihkan dengan pembayaran secara bertahap. Dana itu merupakan dana mengendap tahun 2008 – 2009.

 Pihak Kejari mengatakan  penagihan pada CV yang berutang harus dilakukan. “Misalnya CV tersebut melaksanakan proyek senilai Rp. 100 juta. Ternyata setelah dicek di lapangan, harusnya dia hanya habis Rp. 80 juta. Maka CV itu wajib mengembalikan sisanya yang Rp. 20 juta,”jelasnya.

Setelah sharing panjang lebar soal kerjasama tersebut, pihak Pemkab Trenggalek yang membawa serta 21 orang anggota rombongannya tersebut berencana untuk menindaklanjutinya di daerah asalnya. “Mudah-mudahan hasil studi banding ini bisa memperlancar upaya kami untuk menerapkan hal yang sama,” harap Sigit.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Minak Jinggo Kantor Pemkab Banyuwangi ini selain dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kasi Datun Kejari Banyuwangi, juga dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Bagian Hukum. Sementara pihak Pemkab Trenggalek juga membawa serta para kepala satker serupa. (Humas & Protokol)