Digolongkan Sebagai Kantong Pengiriman TKI Di Jatim, Cilacap & Indramayu Sharing Ilmu Ke Banyuwangi

07-05-2013

BANYUWANGI – Sebagai  salah satu kantong pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jawa Timur (selain Malang, Tulungagung, dan Blitar), penanganan TKI dan kasus-kasus TKI di Banyuwangi mengundang ketertarikan  Kabupaten Cilacap dan Indramayu untuk sharing ke kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Abdullah Azwar Anas ini. Didampingi Yayasan TIFA- Jakarta (yayasan yang concern mengurus berbagai permasalahan yang dialami para buruh migran, Red), 50 orang yang tergabung dalam Community Best Organisation (CBO) dari Cilacap dan Indramayu  menggelar diskusi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Banyuwangi, Senin (6/5) di Ruang Rapat Minak Jinggo Kantor Pemkab Banyuwangi.

Diterima oleh Kepala Dinsosnakertrans Alam Sudrajat, rombongan yang dipimpin Ketua Yayasan TIFA  Eddy Purwanto langsung terlibat obrolan gayeng satu sama lain. Obrolan tersebut diantaranya membahas program pemberdayaan yang dibuat oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bagi TKI purna. Program yang sudah terlaksana yakni  edukasi keuangan bagi para TKI dan keluarganya, agar bisa mengelola keuangan dengan baik pasca kedatangannya dari negara penempatan dengan membuat usaha produktif. Selain itu juga ada program edukasi kewirausahaan, penguatan asosiasi dengan membentuk paguyuban bagi para mantan TKI, rumah internet dan paralegal (pendampingan bagi para TKI yang berkasus, Red).

Alam juga berbagi soal kebijakan di tahun 2013 yang dilakukan pihaknya untuk para TKI. Antara lain pelatihan bahasa Jepang bagi yang akan berangkat ke luar negeri (TKI dengan negara tujuan Jepang), penanganan TKI bermasalah, dan bursa kerja. Malah ketika  Alam  mewakili Bupati Anas ke Taiwan beberapa waktu lalu (mengunjungi para TKI asal Banyuwangi yang tergabung dalam IKAWANGI Taiwan, Red), para TKI disana ingin agar mereka diberikan pendampingan dalam pendirian koperasi, dan  itu akan segera ditindaklanjutinya.

 Sementara untuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang direncanakan akan dibangun di Banyuwangi, prosesnya masih terus berjalan. Menurut Alam, tahun 2014 nanti pembangunan BLK seluas 20 hektar itu  akan mulai dilakukan.  Terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan juga akan dibenahi kembali. Bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri, Dinsosnakertrans juga akan lebih memfungsikan peranan kepala desa, agar betul-betul selektif dalam memberikan izin bagi TKI. Sedangkan bagi mantan TKI, Dinsosnakertrans akan membuat MoU dengan dinas terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan UMKM).

Menurut Ketua Yayasan TIFA  Eddy Purwanto, Banyuwangi, Cilacap dan Indramayu adalah 3 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan dana hibah JSDF (Japan Social Development Fund) terkait program pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya. Program itu akan segera berakhir (Banyuwangi berakhir pada bulan Oktober, di Indramayu bulan Mei dan di Cilacap bulan Juni). Karena itu, perlu keterlibatan dari Dinsosnakertrans di wilayah masing-masing untuk terus menyokong para TKI tersebut. “Dinsosnakertrans Banyuwangi kami lihat cukup gigih membantu para TKI-nya. Harapannya ini bisa dicontoh oleh Dinsosnakertrans kabupaten Cilacap, Indramayu dan kabupaten lainnya,” ujar Eddy.

Mengenai kasus-kasus yang menimpa TKI asal Banyuwangi, tandas Eddy, masih perlu dilakukan pendataan. Kasus TKI Banyuwangi yang terekspos mencapai 23 kasus. Bisa jadi kenyataannya lebih dari itu (mengingat jumlah TKI Banyuwangi yang terdata di BNP2TKI sebanyak 9442 orang). Sedangkan di kabupaten lain seperti Cilacap dan Indramayu, jumlah TKI yang terjerat kasus relatif lebih banyak. “Biasanya para TKI memiliki info yang tidak akurat pra pemberangkatan. Sehingga apabila nantinya mereka mengalami penganiayaan di negara dimana mereka ditempatkan, mereka  tidak tahu kemana harus mengadu. Oleh sebab itu, program kami bertujuan menjelaskan pada masyarakat, ini lho hakmu, ini lho permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikannya,”urai Eddy panjang lebar. Namun Eddy yakin, kunjungan ke Banyuwangi ini akan menjadi sarana pelatihan bagi para CBO dalam menangani kasus-kasus TKI. Acara  ditutup dengan dialog antara para pihak. Saking bersemangatnya, jumlah penanya bertambah terus, dan sesi  dialog yang sudah dibagi menjadi dua termin akhirnya diperpanjang. (Humas & Protokol)