APBD 2013 Siap Dilaksanakan

21-01-2013

BANYUWANGI – Setelah lolos verifikasi, APBD Kabupaten Banyuwangi senilai Rp 1,88 triliun siap dilaksanakan.  Komposisi anggaran APBD 2013 Kabupaten Banyuwangi yang naik dari tahun 2012, sebesar Rp 1,86  triliun, tidak banyak mengalami perubahan.

Menurut Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Djajat Sudrajat, komposisi anggaran 2013 sama sekali tidak mengalami perubahan. Bahkan, tim anggaran Jawa Timur juga hanya memberi catatan kecil, tidak sampai merubah komposisi APBD 2013 yang bernilai Rp 1,88 triliun.

Untuk menyempurnakan APBD secara utuh, kata Djajat, saat ini masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat draft DPA yang disesuaikan dengan standar harga satuan barang yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi, dengan SK Bupati. “Setelah SKPD menyelesaikan DPA masing-masing akan diverifikasi tim anggaran,” terang Djajat.

                Selanjutnya, lanjut Djajat, dengan selesainya verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah bisa dilaksanakan masing-masing SKPD untuk melakukan kegiatan di Tahun 2013. Artinya, kata Djajat, proses dari draft  DPA menjadi DPA yang sudah diverifikasi, bisa mengajukan pencairan Ganti Uang (GU) juga Kontrak Penunjukan Langsung (LS) maupun kegiatan lelang yang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) per termin.

Sekadar diketahui, APBD Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 1,88 triliun tersebut, diperoleh dari dana perimbangan sebesar Rp 1,299 trilun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 161,97 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 293,9 miliar. Dana perimbangan sendiri diperoleh dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 76,9 miliar dan bagi hasil pajak/ bukan pajak sebesar Rp 68,4 miliar. Sementara PAD, dipatok untuk target pajak daerah sebesar Rp 54,6 miliar, retribusi Rp 24,1 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 17,2 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 65,97 miliar. (Humas dan Protokol)